Kawin Diusia Sekolah Dipaksa Orang Tua

Perkawinan atau pernikahan selalu diinginkan oleh orang yang sudah merasa mampu menjalankannya baik secara jasmani maupun rohani, karena penikahan tersebut didasarkan pada rasa saling mencintai diantara kedua insane yang sebelumnya sudah ada proses saling mengenal dan merasa ada kecocokan untuk kemudian diakhiri dengan proses pernikahan dengan direstui oleh kedua orang tua. Namun bagaimana jika perkawinan dijalani dalam status diusia yang sangat muda sekali yang kemudian menjadi beban pemikiran yang serius bagi orang tua yang akan memutuskan apakah anak tersebut harus dipisah atau dilakukan pernikahan dalam usia yang sangat muda.

Dalam hal ini penikahan yang disampaikan adalah penikahan anak diusia sekolah yang masih berumur belasan tahun. Bayangkan diusia yang sangat belum produktif yang sehari-harinya mereka berada dalam lingkungan sekolah yang belum dapat  menghasilkan sepeser rupiah pun untuk nantinya membiayai kehidupan keluarganya. Mereka berani memutuskan untuk hidup bersama dalam hubungan suami istri layaknya orang yang sudah mampu dari segi jasmani dan rohani. Padahal pada usia belasan tahun atau masih duduk dibangku SLTP atau SLTA menurut kami (penulis) yang juga yang juga berprofesi sebagai pendidik, hal tersebut tidak mungkin meningkatkan kualitas bangsa yang berdaya saing. Karena dalam usia SLTP atau SLTA ilmu yang diperoleh para siswa baik ilmu agama maupun ilmu pengetahun masih jauh dari standar pendidikan, apalagi harus menyadang predikat sebagai bapak/ibu rumah tangga atau sepasang suami istri.

Kami selaku pendidik di SMKN 1 Sambelia sangat sering menangani perkawinan siswa diusia belasan tahun, dalam tahun 2014 ini saja dari Januari – Nopember sudah 15 (lima belas) perkawinan siswa yang terjadi sehingga jumlah siswa SMKN 1 Sambelia semakin berkurang, sehingga sampai saat ini tercatat jumlah siswa seluruhnya tertinggal hanya 120 orang siswa, belum dihitung siswa yang berhenti tanpa alas an tertentu.

Sebelum terjadi perkawinan menurut beberapa informasi yang kami peroleh bahwa hubungan pacaran yang dijalani oleh para siswa tersebut sebagian besar sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, karena setiap laporan yang kami terima dari para wali murid sebagian besar bahwa siswa tersebut sudah pernah berhubungan badan atau berjinah, sehingga orang tua mau tidak mau, mampu tidak mampu harus menikahkan anak tersebut walaupun harus berhutang pada keluarga, tetangga, ataupun menjual barang yang berharga dengan tujuan untuk menutupi rasa malu keluarganya bahkan ada yang menjual hewan ternak miliki orang lain atau hewan adasan (titipan) yang sebenarnya nantinya akan diserahkan pada pemilik hewan tersebut yang kemudian diberikan imbalan berkat jasanya yang telah memelihara hewan ternak tersebut.

Akan tetapi dengan kejadian tersebut tentu mereka tidak mampu mengembalikan hewan ternak majikannya, sehingga terkadang jika merasa tidak mampu akan menganti hewan yang dititip oleh majikannya, maka mereka pun akan beralasan dengan berbagai hal diantaranya bahwa hewan tersebut sakit dan akhirnya mati atau mengantinya nanti setelah memperoleh rezeki dan lain sebagainya.

Ada pula orang tua si laki-laki yang tidak mau anaknya menikah diusia sekolah karena ingin anaknya menjadi orang yang berhasil akan tetapi tuntutan dari orang tua si perempuan harus anak perempuannya yang juga statusnya sebagai siswi harus dinikahi kalau tidak menurut adat setempat hal tersebut adalah aib yang sangat memalukan. Hal tersebut terjadi pada salah seorang tokoh masyarakat dan pernah menjabat sebagai anggota DPR Lotim beberapa tahun yang lalu melalui partai Golkar, sebut saja namanya L.Badran Azmi yang harus terpaksa merestui anak laki-lakinya yang saat ini masih duduk dikelas XII (dua belas) SMAN 1 Sambelia untuk berhenti sekolah dan harus menikahi pacarnya.

Padahal menurut anaknya dan pacar anaknya tidak ada niat untuk menikah sebelumnya, menurutnya bahwa anaknya membawa siperempuan pada malam lebaran tahun 2014 sekitar pukul 18.00 wita untuk membeli baju lebaran ke Labuhan Lombok, akan tetapi yang dicari sesuai dengan model yang diinginkan tidak ada sehingga mereka berdua memutuskan pergi ke Selong untuk membeli pakaian tersebut dan sampai disana mereka memperoleh pakaian yang diinginkan lalu mereka sempat membeli minuman untuk menghilangkan lelah dan hausnya di taman Selong sehingga mereka tidak menyadari sampai larut malam dan pada saat itu mereka memutuskan untuk pulang dan mengantarkan pacarnya pulang kerumahnya.

Ternyata sampai di rumah siperempuan (pacaranya) bernama si Novi sekitar pukul 23.00 wita dan orang tua si Novi sudah menunggu di depan rumah. Bukannya menyuruh anak perempuannya masuk kerumah melainkan meminta pertanggungjawaban si laki-laki untuk membawa anak perempuannya kerumah orang tuanya untuk menikah. Padahal si Novi sendiri baru berusia (14) yaitu baru saja dikelas IX (Sembilan) pada tahun ini 2014 di SMPN 4 Sambelia.

Akhirnya si L.Opan anak dari L.Badran Azmi membawa si Novi ke rumahnya di Sambelia di Dusun Gubuk Daya. Sesampai dirumahnya, mamiqnya kaget kalau anaknya yang tadinya meminta izin untuk mengantar pacar untuk berbelanja ke Labuhan Lombok pada akhirnya dipaksa menikah, pada malam itu juga mamiq mencoba untuk kembali mengantarkan si Novi kerumah orang tuanya dengan cara yang baik, hal itupun tidak berhasil sehingga harus kembali membawa si Novi ke rumahnya.

Mamiq mencoba bertanya agar kedua menjawab dengan jujur apakah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan keduanya menjawab tidak pernah bahkan berani bersumpah dan divisum untuk membuktikan bahwa kegadisannya masih utuh, namun adat setempat mengharuskanya untuk menikah. Badran Azmi meminta agar perkawinan keduanya dilakukan setelah tamat SMP dan SMA agar setidaknya anaknya keduanya memperoleh ijazah masing-masing sehingga nantinya dapat melajutkan pendidikannya diperguruan tinggi setelah kawin dan diharapkan dapat mengikuti jejaknya oleh anak sulungnya tersebut sebagai anggota DPR atau pegawai yang lainnya, namun pihak keluarga perempuan tidak mau jika pernihan ditunda sampai mendapatkan ijazah, sehingga terpaksa kedua harus keluar dari sekolah untuk melaksanakan pernikahan yang belum saatnya diinginkan.

Hal ini menjadi PR bagi pemerintah untuk mensosialisasikan antara peraturan perkawinan usia dini (sekolah), undang-undang pelindungan anak dangan adat setempat yang belaku (adat merarik), dimanakah letak kesamaannya sehingga tidak menghambat program pemerintah tersebut terkait penuntasan kemiskinan dan perkawinan usia dini sebagai amanat undang-undang Negara RI tersebut.

Perkawinan dini (usia sekolah) di kecamatan Sambelia dapat dikatakan sangat tinggi karena, sebagian besar para siswa tersebut menikah dengan siswa yang berada duduk dibangku sekolah, misalnya si Ihsan (17) siswa SMKN 1 Sambelia menikah dengan si Novi (14) siswa SMPN 4 Sambelia yang harus dinikahkan dengan alas an orang tuanya bahwa siperempuan sudah hamil, sehingga mau tidak mau harus dinikahi dan kedua orang tua walinya dimasing-masing sekolah meminta surat pemberhentian untuk anaknya yang akan melangsungkan pernikahan sehingga aib dikeluarga dapat dibersihkan sesaui dengan adat yang berlaku.

Sehingga setiap tahun angka kemiskinan yang akan dituntaskan oleh pemerintah bukannya berkurang melainkan akan bertambah karena perkawinan diusia yang tidak produktif dan belum dapat bekerja dengan maksimal apalagi harus bekerja diinstansi baik swasta maupun pemerintahan karena ilmu pengetahuan, keterampilan dan ijazahnya yang tentunya tidak dapat memenuhi standar pelayanan sehingga dalam kesehariannya bersama istrinya si anak harus ditanggung oleh orang tuanya sampai bertahun-tahun termasuk cucunya yang lahir dari perkawinan anaknya menjadi tanggungan orang tuanya.

Namun dari pengalaman yang kami perhatikan, bahwa pernikahan diusia sekolah tersebut jarang yang berumur panjang hanya berkisar kurang dari setahun mereka harus mengakhiri status pernikahannya dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mampu menghidupi istrinya. Adapula yang mampu bertahan sampai mempunyai anak dan pada akhirnya pula si perempuan harus pulang bersama buah hati keorang tuanya dikarena ketidak mampuan sang suami untuk memenuhi kebutahan istri dan buah hatinya.

Siswa SMKN 1 Sambelia yang telah menikah diusia sekolah diantara : Muh.Jarwan (16), Lisa Oktania (16), Suhartini (15), Ihsan (17), Novi Purnamasari (15), Suhaeni (16), Isnaeni (15), Harnidayanti (16), Zainudin (16), Aida (15), Musawir (15),L.Hambali (16), Zahratul F (15), Yulianti (17), Ayuni F (16). Belum pula yang tercatat di sekolah-sekolah yang berada di wilayah sambelia. Sehingga diharapkan peran pemerintah Lotim dan NTB dalam mengurangi bahkan menghentikan terjadinya pernikahan usia dini (uisa sekolah) khususnya di kecamatan Sambelia dapat tertangani dan angka kemiskinan yang setiap tahunnya seharus berkurang dapat terjawab.

Pihak SMKN 1 Sambelia pernah mengadu pada ketua LPA Lotim H.Hamdan untuk membantu mengatasi perkawinan usia sekolah di kec.Sambelia khususnya SMKN 1 Sambelia, beliau mengatakan keinginan dan kegigihannya untuk memerangi perkawinan usia dini (sekolah) sangat tinggi akan tetapi tidak didukung dengan dana operasional oleh pemerintah Lotim, sehingga jika harus ke Sambelia beliau harus mengeluarkan uang kantong sendiri untuk biaya operasional, sehingga kami dari pihak sekolah tidak bisa mengadu begitu banyak terhadap LPA Lotim, sehingga pernikahan diusia dini (sekolah) tidak dapat memberi pelajaran yang berarti pada masyarakat terkait dengan undang-undang perlindungan anak.

Pada pertemuam dengan Gubernur NTB pada beberapa bulan yang lalu di pendopo bersama seluruh anggota Kampung Media se-NTB, disinggung pula pernikahan diusia dini karena laporan dari salah seorang anggota Kampung Media yaitu KM.Sambang Kampung telah menuturkan bahwa pernikahan dini di kec.Sambelia sangat tinggi, sehingga saat tersebut Bapak Gubernur NTB Dr.TGB.H.Zainul Majdi,MA akan memperhatikan dengan serius terkait perkawinan masyarakatnya diusia dini, bahkan Ibu Gubernur NTB Ibu Erica mengutaran keseriusan dimedia cetak Lombok Post untuk menangani perkawinan usia dini.

Akan tetapi kebijakan tersebut sudah sampai pada pemerintah kabupaten khususnya Lotim. Apakah hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Lotim ? jika sudah mengapa LPA Lotim tidak mempunyai dana dalam menangani hal tersebut. Dimanakah letak ketidak seriusan dari pelaksanaan undang-undang perlidungan anak terutama pernikahan dini (usia sekolah). (Alpan) - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru