Tiga Hari Tidak Ngajar, Gaji Sertifikasi Hangus

Lombok Timur merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak maka pelayanan public pun harus dipersiapkan oleh pemerintah agar kebutuhan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dengan memperhatikan jumlah penduduk di Lombok Timur terdapat lebih dari 1 juta jiwa maka sebanding pula dengan jumlah guru atau pengawai yang lebih banyak jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Propinsi NTB ini.

Sehingga permasalahannya yang timbul di Kabupaten Lombok Timur pun bervariasi baik ditingkat integral pemerintah maupun ditingkat diferensial masyarakat dan penyelesaiannya pun membutuhkan pemikiran-pemikiran yang cerdas dan cemerlang dari actor-aktor yang telah dipilih oleh pemimpin daerah yang berkuasa di Lombok Timur yaitu dalam hal ini Bupati.

Berbicara tentang actor atau pejabat yang berkuasa dan sekaligus pemberi kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Dinas Dikpora Kab.Lombok Timur yang lansung mengurus masyarakat berpendidikan yaitu guru/tenaga pendidik, memberikan kebijakan yang meresahkan yaitu membuat pernyataan melalui surat yang diedarka kesemua sekolah se-Kabupaten Lombok Timur yang ditanda tangani oleh Kabid PMPTK Drs.H.Juhat,M.AP tertanggal 7 April 2014 dengan nomor : 900/614.1/Dik.V/2014 yang berisi “Guru yang tidak melaksanakan tatap muka selama 3 hari dengan alasan apapun dinyatakan tidak memenuhi beban mengajar minimal 24 jam perminggu dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembayaran tunjungan profesi pada bulan besangkutan”.

Maka Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Timur bersama segenap Pengurus PGRI Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur menanggapi surat edaran tersebut dengan mengadakan rapat koordinasi di SMPN 1 Sikur pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 16.00 wita yang dipimpin langsung oleh ketua PGRI Kab.Lombok Timur Mahsin,S.Pd,MM yang juga menjabat sebagai sekdis Dinas Dikpora Kab.Lombok Timur.

Dalam pertemuan tersebut Ketua PGRI Kab.Lombok Timur Mahsin,S.Pd,MM bersama semua forum yang hadir mentelaah isi surat edaran tersebut yang kemudian dicarikan dasar hukum pada Juknis Penyaluyaran Tunjangan Sertifikasi  Profesi PNSD Tahun 2013 pada Bab III pada poin B bagian d,e,f dan Petunjuk Juknis Penyaluran Tunjangan Sertifikasi  Profesi PNSD Tahun 2014 pada Bab III pada poin B bagian e,f,g yang mungkin dapat memperkuat keabsahan suara edaran tersebut, ternyata tidak ada satu pun aturan yang membenarkan surat edaran yang ditanda tangani oleh Kabid PMPTK Drs.H.Juhat,M.AP tersebut.

Disebutkan pula oleh Ketua  PGRI Mahsin,S.Pd,MM yang sekaligus menjabat Sekdis Dikpora atasab dari Kabid tersebut, merasa tersinggung atas keberadaan surat edaran tersebut karena keberadaan surat edaran tersebut tanpa sepengetahuan beliau.

Maka beliau menyebut surat tersebut dengan istilah surat bodong atau surat yang tidak bertuan atau tidak sah dan tidak boleh dijadikan dasar, lalu dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa surat yang diedarkan oleh kabid PMPTK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bahkan bertentangan dengan Juknis yang sudah dibuat oleh Kemendikbut.

Dengan surat yang dilayangkan ke Dinas Dikpora berdasarkan kesepakatan bersama dan ditanda tangani langsung oleh Pengurus PGRI Kabupaten Ketua dan Sekretaris serta dilampirkan tanda tangan seluruh Ketua pengurus  Kecamatan termasuk penulis sebagai Ketua Pengurus PGRI Kecamatan Sambelia dengan no.:005/XXI/ORG/PGRI/KAB.LOTIM/2014 hal Permohonan Pencabutan Surat Edaran.

Dipertegas lagi jika dalam 3 kali 24 jam Surat Edaran tersebut tidak dicabut, maka segenap anggota PGRI Kab.Lombok Timur akan melakukan hearing aksi damai ke Dinas Dikpora Kab.Lombok Timur yang diperkirakan 8.000 (delapan ribu) guru akan menduduki Kantor Dinas Dikpora.

Sungguh sangat merepotkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur jika hal tersebut tidak cepat diselesaikan. Selain itu pula dalam surat yang dilayangkan PGRI kepada Dinas Dikpora yaitu meminta kepada Dinas Dikpora Kab.Lombok Timur untuk segera membayaran Tunjangan Profesi Pendidik yang 2 bulan belum dibayar tahun 2013 bersama dengan Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik Triwulan I (Januari-Maret 2014) paling lambat pada akhir bulan April 2014 sesuai dengan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik 2014 dan pernyataan Wamen Kemendikbud di berbagai media massa dan televisi.

Dan menindaklanjuti pertemuan sebelumnya maka Ketua PGRI Kab.Lombok Timur (Sekdis Dikpora) bersama segenap Pengurus PGRI Kecamatan se-Kab.Lombok Timur mengadakan pertemuan di aula Dinas Dikpora pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 untuk meminta pertanggungjawaban Kabid PMPTK atas kekeliruannya, namun Kabid PMPTK tersebut tidak dapat hadir dengan alasan ada tugas luar.

Maka yang mengantikan Kabid PMPTK dalam pertemuan tersebut adalah Kasi-Kasi PMPTK yaitu L.Farid dan H.Abidillah Akmal berjanji melaksanakan sesuai dengan Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik untuk pembayaran bagi tenaga pendidik yang telah terbit SK Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidiknya.(Aponk) - 01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru